Tolak Pajak Sembako, DPR Desak Pemerintah

  • Whatsapp
Tolak Pajak Sembako, DPR Desak Pemerintah
banner 300x250

Havana88 – Anggota DPR RI menolak rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok atau kebutuhan pokok. Karena rencana tersebut memberatkan masyarakat.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, menilai pungutan PPN sembako merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Read More

“Ini pengkhianatan kepada rakyat, cari terobosan lain yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat,” katanya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kamis (10/6).

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk kreatif berinovasi mencari sumber objek pajak baru untuk mendorong penerimaan negara.

Namun, sumber pajak baru tersebut tentunya tidak akan membebani masyarakat. Dalam hal ini, dia mencontohkan pajak perusahaan digital.

Menurut dia, pajak digital berpeluang menjadi sumber perpajakan baru seiring dengan perkembangan transaksi elektronik.

“Kita tidak bisa selalu memajaki rakyat, apalagi ada pemikiran untuk memungut pajak sembako. Sembako rakyat kita bagikan saja,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan pengenaan PPN atas sembako menunjukkan pemerintah menekan rakyat kecil.

Di sisi lain, pemerintah seolah memberikan relaksasi pajak kepada masyarakat menengah ke atas, salah satunya dengan melonggarkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah.

“Sembako ini juga sensitif, sedangkan yang dikecualikan hanya mobil (PPnBM),” ujarnya. Ia berharap, pemerintah dapat melakukan inovasi sumber penerimaan pajak baru tanpa menyakiti hati masyarakat.

“Dalam mengejar penerimaan, kita harus mencari inovasi. Melihat dua hal ini (pembebasan PPnBM untuk mobil dan pengenaan PPN atas sembako), itu akan merugikan rakyat kita. Apa yang akan pembebasan PPnBM hasilkan bagi perekonomian? Sedangkan untuk ekonomi? di Bali, industri pariwisata hancur dan program PEN tidak jelas apa,” katanya.

Rencana pengenaan pajak makanan pokok tertuang dalam perluasan objek PPN sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam rancangan peraturan tersebut, kebutuhan pokok dikeluarkan dari kategori barang yang tidak dikenakan PPN. Artinya, barang pokok akan dikenakan PPN.

Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud antara lain beras dan biji-bijian, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, rempah-rempah, dan gula yang dapat dikonsumsi.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250