Selain Rizieq Shihab, DPR Minta Polisi Tindak Pelanggar Prokes

  • Whatsapp
Selain Rizieq Shihab, DPR Minta Polisi Tindak Pelanggar Prokes
banner 300x250

Havana88 – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta polisi dan pihak terkait mengambil tindakan tegas dan tidak selektif menegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Rizieq Shihab dengan denda Rp. 20 juta kasus keramaian Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Read More

“Putusan ini sekaligus sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk menegakkan aturan, tidak pilih kasih dalam memastikan ditaati protokol kesehatan, juga harus tegas dengan pelaku lainnya, apalagi setelah angka positifnya meningkat lagi,” kata Sahroni, Sabtu (19/5).

Selain itu, dia mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, keputusan ini bisa menjadi contoh agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian di era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Politisi NasDem tersebut menjelaskan bahwa atas putusan Rizieq Shihab, pihaknya di Komisi III mengapresiasi aparat penegak hukum yang sudah menjatuhkan hukuman kepadanya dan berharap agar putusan ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak terjadi kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Sebagai informasi, Rizieq sudah divonis denda Rp. 20 juta kasus kerumunan Megamendung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5). Jika dendanya tidak dibayarkan, Rizieq bisa divonis lima bulan penjara.

“Pengenaan denda dengan denda Rp 20 juta dan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman 5 bulan,” kata Ketua MK Suparman Nyompa.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsider 3 bulan penjara. Hakim menyatakan Rizieq secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Ada beberapa hal yang meringankan hakim saat menjatuhkan hukuman. Salah satu hal yang meringankan, karena mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini merupakan tokoh agama yang dikagumi masyarakat.

Hakim juga mengharapkan agar kedepannya Rizieq bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain kasus massa Megamendung, Rizieq juga divonis delapan bulan penjara terkait kasus massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, berdasarkan pertimbangan hukum kasus massa Megamendung, majelis hakim juga mengakui adanya penuntutan diskriminasi terhadap pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Melihat fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut, telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengagung-agungkan diri sebagai negara hukum,” kata hakim membacakan pertimbangan putusan.

Hakim merujuk pada pertanyaan Rizieq, kuasa hukumnya, serta keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan belakangan ini. Hakim menyatakan bahwa ada banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan.

Namun, hal itu tidak berdampak pada masalah hukum. Dalam hal ini, hakim menilai seharusnya diskriminasi tidak terjadi di Indonesia. Apalagi Indonesia berstatus negara hukum, bukan negara kekuasaan dalam konstitusinya.

“Ada pengabaian masyarakat karena masyarakat sudah bosan dengan Covid-19 dan ada pembedaan perlakuan di masyarakat satu sama lain,” kata hakim.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250