Saat Terawan Menjabat Menkes Vaksin Nusantara Didanai Negara

  • Whatsapp
Saat Terawan Menjabat Menkes Vaksin Nusantara Didanai Negara
banner 300x250

Havana88 – Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Karyana, membenarkan bahwa sumber dana penelitian dan pengembangan vaksin Indonesia itu didukung oleh APBN yang disetujui saat Terawan Agus Putranto menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Karyana, yang pernah menjadi koordinator vaksin Nusantara, membantah anggaran mencapai Rp29 miliar, menurut informasi yang beredar. Namun, dia belum bisa memastikan detil besaran anggaran yang telah dikeluarkan sejak akhir proses penelitian mulai Oktober 2020 mendatang.

Read More

“Ya didanai, tapi belum 29 miliar, belum. Klinik Fase I Sidang hanya 28 orang, cuma berapa, itu juga sebagian besar uang. Dulu beli peralatan yang kita taruh di RS Dr. Kariadi, ”kata Karyana saat ditemui di kantor Balitbangkes, Jakarta Pusat, Kamis (15/4) sore.

Karyana mengatakan alokasi dana tersebut wajar sebagai upaya pengembangan vaksin dalam negeri sebagai langkah inovasi. Pasalnya, jika berhasil, vaksin Nusantara diharapkan mampu memenuhi total stok vaksin di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kendala program vaksinasi di Indonesia terletak pada ketersediaan jumlah vaksin. Apalagi di tengah isu nasionalisme vaksin yang diduga mengakibatkan embargo dari beberapa negara, ia menilai Indonesia perlu segera mengembangkan vaksin dalam negeri.

“Sekali lagi, tujuannya memang untuk negara. Sekarang vaksin Sinovac tidak menggunakan uang negara? Kamu pakai. Jadi apa salahnya jika negara ingin berperan di dalamnya, vaksin Merah Putih juga menggunakan uang negara. Itu tidak?” dia berkata.

Karyana sekaligus menegaskan, pendanaan itu hanya dilakukan pada era Terawan. Pendanaan langsung dihentikan setelah ada pergantian menteri Budi Gunadi Sadikin.

“Iya dihentikan setelah diganti,” pungkasnya.

Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya mengaku belum bisa memastikan Rp. Anggaran 29 miliar yang dikatakan didukung oleh Balitbangkes Kementerian Kesehatan dalam proses penelitian vaksin Nusantara.

Nadia mengatakan melalui pesan singkatnya bahwa tidak ada pendanaan langsung, tapi karena menggunakan RSUP Dr. Kariadi dukungannya berupa rapat dan koordinasi.

Mengenai pembiayaan vaksin Nusantara ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, berbicara dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, BPOM dan Menristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 10 Maret 2021.

Dewi mengatakan Balitbangkes dari Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 29 miliar untuk vaksin Nusantara. Berangkat dari itu, Dewi mempertanyakan tiga sikap lembaga yakni Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemenristek yang seakan enggan membahas vaksin Nusantara. Sementara itu, vaksin Nusantara semakin polemik setelah beberapa politisi, hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini.

Polemik tersebut terjadi karena hingga saat ini BPOM belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis vaksin Nusantara tahap II.

Keputusan BPOM tersebut mengikuti berbagai temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian yang tidak sesuai grade farmasi, sebagian besar impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan dari virus corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin yang dibuat oleh anak bangsa.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250