Saat Abu Janda Diperiksa, Usul Revisi UU ITE Baru Muncul

  • Whatsapp
Saat Abu Janda Diperiksa, Usul Revisi UU ITE Baru Muncul
banner 300x250

Havana88 – Brigadir Jenderal Slamet Uliandi selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa banyak muncul isu revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) justru pada saat kepolisian menangani kasus tokoh tertentu.

Misalnya saja kasus yang menjerat Permadi Arya alias Abu Janda yang merupakan seorang pegiat media sosial.

Read More

Pada Kamis (6/5), dalam sebuah diskusi webinar, Slamet mengungkapkan bahwa ia hanya mengikuti Bapak Presiden mengeluarkan (wacana) revisi UU ITE. Wacana tersebut terlihat ada setelah ia mau memeriksa Abu Janda.

Abu Janda diperiksa perihal UU ITE karena berkicau pada akun Twitter ‘Islam agama arogan’ dan Abu Janda yang juga merupakan aktivis medsos itu, dilaporkan atas kasus dugaan rasialisme terhadap aktivis Natalius Pigai. Akan tetapi, sejauh ini belum ada perkembangan statusnya atas dua kasus tersebut.

Slamet menambahkan bahwa setelah polisi turut menangkap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI perihal aksi demonstrasi tentang penolakan Omnibus Law tahun lalu, isu revisi UU ITE juga pernah menguat.

Slamet berpendapat bahwa kasus tersebut membuat berbagai reaksi akibat seakan-akan memperlihatkan jika demokrasi di Indonesia dikriminalisasi UU ITE.

Dimana melihat kembali ke belakang, Polri sempat menangkap KAMI, mulai dari Jumhur, Anton Permana, dan saat itu sudah mulai diisukan bahwa demokrasi tersebut disekat oleh UU ITE.

Slamet juga berpendapat bahwa UU ITE perlu dilakukan revisi atau pembenahan dimana aparat yang bertugas menegakkan hukum selama ini merasa kesulitan saat melakukan pengawasan serta pemblokiran pada dunia maya.

Hal yang ia ungkapkan sejalan dengan hasil rapat beberapa waktu terakhir, dimana rapat tersebut digelar oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dengan hasil rapat bahwa substansi UU ITE tak dirubah, namun diperbaiki dari sisi tata kelola.

Maka dari itu pihak kepolisian untuk mengerem dari situasi bahwa kalau orang ini langsung ditangkap dikeluarkanlah virtual police.

Kemudian sebagai informasi, Presiden Jokowi berpendapat bahwa undang-undang ini mengandung pasal karet yang berujung pada aksi saling lapor di antara warga negara. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sendiri pun pada sebelumnya mengeluarkan wacana untuk merevisi UU ITE.

Kemudian niatan Jokowi tersebut pun ditindaklanjuti oleh Kemenko Polhukam dengan membentuk dua tim. Dimana hasilnya, tidak aka nada perombakkan UU ITE dan pemerintah hanya akan melakukan revisi kecil.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250