RUU KUHP Atur Suami Perkosa Istri, Dipenjara 12 Tahun

  • Whatsapp
RUU KUHP Atur Suami Perkosa Istri, Dipenjara 12 Tahun
banner 300x250

Havana88 – Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan atau pemaksaan oleh seorang suami terhadap istrinya, dan sebaliknya.

Pasal 479 RKUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Read More

Tindak pidana perkosaan antara lain perbuatan persetubuhan dengan cara kekerasan yang memaksa seseorang karena orang tersebut percaya bahwa orang yang melakukan hubungan seks dengannya adalah suami/istri yang sah.

Direktur Sarinah Institute Eva Kusuma Sundari sepakat pasal-pasal terkait pemerkosaan istri atau suami masuk dalam RUKHP.

“Norma seperti itu (kriminalisasi pemerkosaan dalam rumah tangga) telah dipraktikkan di banyak negara,” kata Eva Kusuma Sundari.

Eva menilai penyusunan RUU KUHP yang benar dan komprehensif akan membantu hukum lex specialis agar tidak terduplikasi dan tidak memberi ruang yang justru menimbulkan ketidakadilan bagi korban, baik anak, perempuan, maupun laki-laki.

“Jadi, KUHP penting di sana karena menjadi payung bagi referensi lain, misalnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual (yang masih berupa RUU PKS),” kata Eva yang pernah menjadi anggota Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI.

Eva juga mengingatkan bahwa Indonesia lebih dari 20 tahun merupakan tahun darurat (darurat) kejahatan seksual.

Menurutnya, jika ada hukum tegas yang adil bagi korban, akan sangat membantu Indonesia keluar dari jebakan kekerasan bertahun-tahun yang merupakan kejahatan seksual darurat.

Ia kemudian menyebutkan, data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 tercatat 299.911 kasus.

Selain itu, lanjut Eva, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah privat tahun lalu dengan 1.983 kasus, atau berada di urutan kedua setelah 2.025 kasus kekerasan fisik.

“Jadi, saya mendukung pasal yang dipaksakan dimasukkan ke dalam RUU KUHP karena hal ini tidak dibenarkan oleh agama atau konstitusi demi menegakkan nilai-nilai kejayaan rumah tangga,” ujarnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250