Perihal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Mahfud Lepas Tangan

  • Whatsapp
Perihal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Mahfud Lepas Tangan
banner 300x250

Havana88 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak pernah ikut campur dalam rencana pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam Rancangan KUHP (RKUHP).

Menurut Mahfud, pasal tersebut telah disetujui pemerintah dan DPR saat dirinya belum menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Read More

Namun, lanjutnya, saat itu pada September 2019 pembahasan tersebut ditunda dan akan kembali dibahas di parlemen beberapa waktu belakangan ini.

“Sebelum saya jadi Menko, RKUHP sudah disetujui DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR,” kata Mahfud dalam cuitannya, Rabu (9/6).

Pernyataan Mahfud juga menanggapi cuitan akun resmi Partai Demokrat yang mengutip anggota Komisi III DPR, Benny K Harman.

Dia, yang merupakan politisi dari Partai Demokrat, menyebut Mahfud mengubah sikapnya terkait pasal penghinaan presiden.

Menurut Benny, Mahfud adalah orang yang berperan menghapus pasal tersebut saat menjadi hakim konstitusi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, kata Benny, Mahfud kali ini bungkam ketika pasal penghinaan presiden masuk dalam rancangan RKUHP dan menuai kritik di masyarakat.

“Baru saat ini dia menjadi Menko Polhukam, samar-samar saya dengar dia juga mendukung pasal ini dihidupkan kembali,” kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (9/6).

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman mengatakan due diligence Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Robby Arya Brata ditunda hingga Kamis (4/12) pagi pukul 10.00 WIB. Menanggapi hal itu, Mahfud membantah pernyataan Benny.

Mahfud yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024, mengklaim pasal penghinaan presiden dihapus dari KUHP sebelum menjadi hakim konstitusi.

Oleh karena itu, Mahfud juga mengundang Benny sebagai anggota DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menghapus pasal tersebut jika tidak setuju.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250