Penimbun Obat saat PPKM Darurat, Bareskrim Ancam Tindakan Tegas

  • Whatsapp
Penimbun Obat saat PPKM Darurat, Bareskrim Ancam Tindakan Tegas
banner 300x250

Havana88 – Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyatakan, pihaknya akan menindak tegas penimbunan obat dan alat kesehatan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM).

Hal itu tertuang dalam surat Telegram bernomor ST/173/VII/HUK/7.1./2021 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, dan Bareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat dan alat kesehatan selama pandemi Covid-19.

Read More

“Jangan sampai terjadi penimbunan obat dan alat kesehatan, jangan ambil kesempatan, kami akan menindak tegas serta pihak-pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19,” kata Agus dalam keterangannya, Minggu (4/7).

Mantan Kapolda Sumut itu mengatakan, akses masyarakat terhadap obat dan alat kesehatan selama pelaksanaan PPKM Darurat harus dipermudah.

Namun, Agus mengimbau masyarakat tidak perlu panik membeli karena bisa menimbulkan stigma buruk di tatanan sosial.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya juga akan menindak tegas penyebaran informasi palsu atau hoax di tengah pandemi COVID-19.

Jenderal polisi bintang tiga itu juga menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang akan dilaksanakan mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Surat Telegram bernomor ST/173/VII/HUK/7.1./ 2021 yang diterbitkan Listyo menanggapi hasil konferensi pers Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Polri memiliki lima poin penting.

Pertama, mengawasi kepatuhan semua pihak dalam melaksanakan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat di masa pandemi Covid-19.

Kedua, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang menimbun dan menjual obat di atas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alat kesehatan.

Ketiga, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam menangani wabah COVID-19, termasuk penyebaran berita bohong atau hoaks.

Keempat, mempelajari, memahami, dan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, laporkan hasil kegiatan kepada Kapolri dan Kabareskrim.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250