Pemerintah Pungut PPN pada Jasa Pendidikan

  • Whatsapp
Pemerintah Pungut PPN pada Jasa Pendidikan
banner 300x250

Havana88 – Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan atau sekolah. Hal itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam peraturan tersebut, layanan pendidikan dihapus dari daftar layanan yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan langsung dikenakan PPN jika revisi KUP ‘diketuk’.

Read More

Sebelumnya, jasa pendidikan tidak dikenakan PPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Tidak Dikenakan PPN.

Pasal 2 menyebutkan bahwa kelompok jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah jasa pendidikan sekolah, seperti jasa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.

Kemudian, jasa penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah juga tidak dikenakan PPN. Ini mencakup layanan pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Pasal 4 menjelaskan rincian pelayanan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal.

Pendidikan formal terdiri dari pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Untuk layanan pendidikan nonformal terdiri dari layanan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemuda.

Kemudian, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan literasi, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan.

Kemudian, pemberian layanan pendidikan informal terdiri dari pemberian layanan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.

Semua jenis layanan pendidikan masih belum dikenakan PPN sekarang. Namun, jika revisi KUP ‘mengetuk’, berpotensi dikenakan PPN.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250