Pemerintah Larang Mudik Lokal Aglomerasi, Tetapi Aktivitas Penting Diizinkan

  • Whatsapp
Pemerintah Larang Mudik Lokal Aglomerasi, Tetapi Aktivitas Penting Diizinkan
banner 300x250

Havana88 – Selama periode 6-17 Mei mendatang, pemerintah melarang berbagai aktivitas mudik jarak jauh maupun lokal antar wilayah aglomerasi.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sudah mengingatkan bahwa masyarakat hanya boleh melakukan aktivitas yang penting saja atau perjalanan non-mudik pada wilayah aglomerasi dimaksudkan agar perekonomian tetap berjalan.

Read More

Pada hari Selasa (4/5), Wiku Adisasmito yang merupakan Jubir Satgas Penanganan Covid-19, melalui konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Sekretariat Presiden, bahwa untuk memecahkan kebingungan masyarakat perihal mudik lokal di wilayah aglomerasi, ia menegaskan pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi.

Dimana aglomerasi itu sendiri merupakan kota atau kabupaten yang telah diperpanjang, terdiri dari pusat kota yang padat (umumnya kota) serta kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang saling berkesinambungan.

Sementara itu, selain geografis, aglomerasi terhubung dalam satu kawasan pertumbuhan strategis. Misalnya seperti Jabodetabek, ataupun Bandung raya yang meliputi Kota dan Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi.

Ketentuan yang ada tersebut tertera di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kemudian Wiku juga menuturkan, aktivitas bepergian perihal sektor penting dan bukan termasuk mudik akan terus berjalan tanpa penyekatan apapun.

Wiku mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh regulasi operasional di kawasan aglomerasi yang ditunjuk juga memiliki regulasi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro.

“Kegiatan non mudik dalam suatu kabupaten/kota atau aglomerasi, terutama di sektor-sektor esensial, akan terus berjalan tanpa ada isolasi apapun, demi kelancaran kegiatan sosial ekonomi daerah,” ujarnya.

Sejumlah pihak, bahkan kepala daerah, mengakui kebijakan mudik kali ini membingungkan. Pasalnya, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait mudik yang mengalami perubahan.

Arief Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang, mengaku merasa bingung dengan aturan larangan mudik kali ini. Ia mengatakan, belum ada peredaran resmi dari pemerintah pusat terkait perubahan aturan mudik ini. Ia hanya mengetahui aturan baru larangan mudik di kawasan aglomerasi dari media massa.

Arief juga berharap agar cepat adanya kejelasan dari pemerintah pusat dan ia juga menegaskan kembali bahwa Pemkot Tangerang mendukung apa pun kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai pelarangan mudik lokal di kawasan aglomerasi tidak akan efektif mencegah mobilitas masyarakat.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di satu kawasan aglomerasi sudah saling bertemu dan dilarang melakukan berbagai aktivitas bersama sebelum mudik. Menjadi aneh jika kini dilarang untuk saling bertemu, meski mereka berada di lingkungan yang dekat.

“Misal mudik lokal dilarang di satu aglomerasi, seperti Jabodetabek ya tidak efektif dan tidak ada urgensi untuk menghentikan mobilitas mudik,” kata pria yang akrab disapa Ubed ini, Jumat (7/5).

banner 300x250

Related posts

banner 300x250