Pada 2022 PPN Akan Digabung dengan Pajak Barang Mewah

  • Whatsapp
Pemerintah mengkaji integrasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022 nanti
banner 300x250

Havana88 – Pemerintah sedang mengkaji integrasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ke dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian ini sejalan dengan rencana pemerintah memberlakukan PPN dengan skema multi tarif.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, pemerintah menyatakan bahwa dengan skema multi tarif, ada peluang kenaikan tarif PPN. Saat ini, Indonesia masih menganut sistem PPN tarif tunggal, yaitu 10 persen.

Read More

“Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan tarif PPN yang lebih tinggi untuk mengintegrasikan pengenaan PPnBM ke dalam sistem PPN,” kata dokumen itu, Jumat (21/5).

Rencana tersebut merupakan bagian dari reformasi kebijakan perpajakan yang bertujuan memperluas basis perpajakan dan mencari sumber pendapatan baru. Pasalnya, sebelum pandemi terjadi persaingan pajak di tingkat global untuk meningkatkan daya tarik investasi, sehingga tren tarif pajak diturunkan.

Namun, dengan kebutuhan stimulus yang sangat besar akibat pandemi Covid-19, kini berbagai negara justru berencana menaikkan tarif pajak. Pada tahun 2021 beberapa negara mulai mengadopsi kebijakan perpajakan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan badan, misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia juga akan melakukan reformasi perpajakan yang diarahkan pada pemutakhiran sistem perpajakan agar sesuai dengan best practice dan mampu mengantisipasi dinamika sosial, ekonomi, dan demografi dalam jangka menengah-panjang ke depan.

Beberapa poin utama dari rencana perubahan penting kebijakan PPN yaitu pengurangan berbagai fasilitas PPN, baik berupa pembebasan PPN maupun berupa perlakuan sebagai non-BKP (barang kena pajak) maupun non-JKP. (layanan kena pajak), dan penerapan multi-tarif. PPN, “bunyi dokumen itu.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetap menjadi prioritas pemerintah. Baik dengan menetapkan tarif pajak yang lebih rendah atau bersinergi melalui mekanisme kebijakan belanja bansos atau transfer ke kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Ani Natalia, Kasubdit Humas P2P DJP, sebelumnya menyampaikan sistem PPN multi tarif. Ani menjelaskan, melalui skema multi tarif, terjadi perbedaan besaran tarif PPN.

Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang dan sedang membutuhkan alam, biasanya tarif PPN dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan barang dan jasa yang bukan kebutuhan pokok.

Meski belum berlaku di Indonesia, kata dia, banyak negara di dunia yang sudah mengadopsi sistem PPN multi tarif.

Soal PPN multi tarif juga masih dalam kajian, dan tentunya perubahan tarif dari tarif tunggal ke multi tarif harus melalui perubahan UU PPN, jelasnya beberapa waktu lalu.

Ani menambahkan, pemerintah masih memiliki ruang untuk kenaikan PPN hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

“Dalam UU No 46/2009 tentang PPN sebenarnya pemerintah sudah diberi kewenangan untuk menaikkan tarif PPN hingga 15 persen, tapi itu tidak pernah dilakukan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250