Minta Firli Bayar Utang Budi, ‘Raja OTT’ KPK Tak Lulus TWK

  • Whatsapp
Minta Firli Bayar Utang Budi, 'Raja OTT' KPK Tak Lulus TWK
banner 300x250

Havana88 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut memiliki hutang syukur kepada salah satu pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal itu terungkap dari penuturan Ketua Satgas Penyidikan KPK Harun Al Rasyid hingga Najwa Shihab di balik layar Mata Najwa.

Read More

Percakapan di balik layar tersebut terekam dan diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Jumat (28/5) sore. Harun berpendapat bahwa Firli mengaku berhutang budi padanya saat Pimpinan KPK menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2018.

Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat agresif menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Karena prestasi tersebut, Firli menjuluki Harun sebagai ‘raja OTT’.

“Kata Firli, saya punya hutang syukur, saya akan berikan hadiah Anda,” kata Harun menirukan pernyataan Firli saat itu.

Bertahun-tahun berlalu, Harun lantas menagih hutang budi kepada Firli secara langsung ketika ada kasus TWK, pada 2021.

Ia meminta agar namanya dan 74 pegawai KPK lainnya yang belum lolos uji wawasan kebangsaan dipertimbangkan dan meminta agar Firli tidak berbuat salah.  Ia pun mengaku tak meminta apa-apa selain klarifikasi nasib 75 pegawai KPK tersebut.

“Hutang syukur yang kamu katakan akan memberikan hadiah kepada raja OTT tidak ada, dimana itu?” kata Harun, menirukan ucapannya kepada Firli. Ia juga menanyakan mengapa Firli ngotot mencopot dirinya bersama puluhan pegawai lain dari KPK.

Menurut Harun, Firli menjawab itu atas kehendak Allah SWT. Harun kemudian menjawab bahwa kehendak Tuhan tergantung pada niat Firli.

“Dia terus menjawab. Intinya dia bilang itu bertentangan dengan kemauan saya,” kata Harun menirukan Firli.

Dari jawaban Firli, Harun lantas menafsirkan ada kekuatan besar di balik upaya pemecatan puluhan pegawai KPK itu. Kekuatan berada di luar kendali Firli dan menekannya.

“Saya tafsirkan bahwa ada kekuatan besar di luar dia [Firli] yang juga menekannya,” kata Harun.

KPK kembali menjadi sorotan setelah 75 pegawainya dinyatakan tidak lulus uji wawasan kebangsaan. Ujian ini disebut-sebut sebagai syarat status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (ASN) atau PNS.

Beberapa pegawai KPK yang tidak lolos diketahui menangani kasus-kasus besar seperti korupsi Bantuan Sosial Covid-19 dan suap ekspor benih lobster.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250