Larangan Mudik Lokal dan Daftar Wilayah Aglomerasi

  • Whatsapp
Larangan Mudik Lokal dan Daftar Wilayah Aglomerasi
banner 300x250

Havana88 – Pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa semua jenis mudik, baik perjalanan jarak jauh maupun perjalanan antar kabupaten/kota di kawasan aglomerasi dilarang selama periode penghapusan mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Daerah aglomerasi adalah kabupaten/kota yang berbatasan yang telah mendapat izin untuk melakukan gerakan.

Read More

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati membenarkan sejak awal kementerian sudah melarang segala jenis mudik. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 disebutkan ada delapan kawasan aglomerasi yang bisa dilalui selama larangan mudik.

Namun, Adita menegaskan, regulasi dalam regulasi tersebut adalah izin perjalanan angkutan normal dan esensial, bukan kebijakan perizinan yang mengakomodasi mudik lokal.

“Mudik dilarang dimanapun Anda berada, dalam aglomerasi yang dimaksud dengan pengecualian adalah tidak ada larangan pergerakan angkutan,” kata Adita melalui pesan singkat, Kamis (6/5).

Sedangkan jika mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) Nomor 13 Tahun 2021, kawasan yang warganya diperbolehkan melakukan perjalanan antar daerah penyangga atau mudik adalah Medan Raya yang meliputi Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo.

Kemudian ada kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), lalu Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat.

Begitu juga Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi alias Semarang Raya. Kemudian kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul yang tergabung dalam Jabodetabek.

Disusul Solo Raya yang meliputi kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen.

Ada juga Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo yang disebut Surabaya Raya.

Dan yang terakhir yakni, Makassar Raya yang meliputi Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya di lapangan, Adita kemudian menjelaskan bahwa semua pengawasan terkait bagaimana petugas membedakan perjalanan mudik lokal dan perjalanan esensial di kawasan aglomerasi akan didasarkan pada Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM).

Adita mengatakan, peran pengawasan personel Satgas Covid-19 di lingkup terkecil seperti RT / RW dan kelurahan diharapkan dapat terlaksana sebaik mungkin dalam praktik PPKM Mikro.

Adita menjelaskan bahwa pengawasan akan dikembalikan lagi ke penyaringan dari masyarakat sendiri serta pemerintah daerah ke tingkat RT dan RW, yang dalam skema PPKM Mikro merupakan unit terkecil dalam pengawasan warga di wilayah tersebut.

Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menegaskan, segala bentuk mudik jarak jauh dan mudik lokal antar wilayah aglomerasi akan tetap dilarang selama periode 6-17 Mei mendatang.

Namun, Wiku memastikan sektor-sektor esensial di kabupaten / kota di kawasan aglomerasi tetap beroperasi selama masa pelarangan mudik. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor sosial ekonomi di kawasan aglomerasi.

Dalam hal ini aglomerasi adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang, terdiri dari pusat-pusat perkotaan padat penduduk (umumnya kota) dan kabupaten-kabupaten yang dihubungkan dengan kawasan perkotaan berkelanjutan.

Kawasan aglomerasi terhubung dalam satu kawasan pertumbuhan strategis, selain kawasan geografi.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250