KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja

  • Whatsapp
Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja
banner 300x250

Havana88 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebasan 75 pegawai termasuk Novel Baswedan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dalam penilaian Uji Wawasan Nasional (TWK) tidak mengganggu kinerja.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5) mengatakan bahwa selama ini terutama pekerjaan di deputi penuntutan masih berjalan. Begitu pula program dan kegiatan di deputi lainnya.

Read More

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsungnya hingga ada keputusan lebih lanjut.

Penyerahan tugas dilakukan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penilaian TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pekerjaan di Komisi Pemberantasan Korupsi di seluruh deputi dilakukan tidak secara individu, melainkan sebagai tim berupa satgas yang dipimpin oleh seorang ketua tim atau satgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya,” Kata Ali.

Ia menuturkan bahwa 75 pegawai yang tidak memenuhi persyaratan yang tersebar di hampir semua direktorat tidak dinyatakan non-jabatan. Ini karena semua hak dan kewajiban karyawan masih berlaku.

Ia juga menambahkan bahwa menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung artinya karena polemik yang ada saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum sehingga diserahkan kepada atasan langsung terlebih dahulu hingga ada keputusan lebih lanjut.

Selain itu, ia juga menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan terkait 75 pegawai tersebut hingga ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara ( BKN).

Ali juga mengatakan, bagi KPK, 1.586 pegawai adalah orang-orang yang berintegritas dan itu menjadi aset lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentunya KPK akan mengambil keputusan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hasil TWK dari BKN.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Uji Wawasan Nasional (TWK) bagi Pegawai yang tidak memenuhi syarat Mutasi Pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil Negara Karyawan (ASN).

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Firli. Salinan yang sah ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro SDM, Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin yang tercantum dalam keputusan itu.

Pertama, penetapan nama pegawai yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini, tidak memenuhi persyaratan dalam rangka pemindahan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung sambil menunggu keputusan selanjutnya.

Ketiga, penetapan lampiran dalam putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan itu.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250