Kemenag Bantah Soal Anggapan Keputusan Pembatalan Haji Terburu-buru

  • Whatsapp
Kemenag Bantah Soal Anggapan Keputusan Pembatalan Haji Terburu-buru
banner 300x250

Havana88 – Pj Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi membantah keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 1442/2021 itu terburu-buru.

Hal itu ia sampaikan sekaligus menanggapi pernyataan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhari Yusuf, yang menilai keputusan tersebut tergesa-gesa karena belum ada pemberitahuan dari Arab Saudi yang menolak jemaah dari Indonesia.

Read More

Khoirizi membenarkan bahwa keputusan tersebut telah dibahas dengan Komisi VIII dan Panja Haji di DPR.

“Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, audiensi, maupun rapat komite dengan Komisi VIII DPR,” kata Khoirizi dalam keterangan resminya, Jumat (4/6).

Khoirizi juga menilai keputusan pembatalan keberangkatan tersebut telah dilakukan melalui kajian mendalam. Salah satunya terkait waktu persiapan hingga aspek keselamatan.

Khoirizi menuturkan bahwa baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, sampai waktu persiapan. Tidak benar dikatakan terburu-buru.

Lebih lanjut Khoirizi menegaskan, pihaknya masih berharap tahun ini ada haji. Bahkan, ia menjelaskan, sejak Desember 2020 Kemenag telah melakukan serangkaian persiapan dan mitigasi terkait penyelenggaraan haji.

“Berbagai skenario sudah disiapkan, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen hingga 5 persen,” ujarnya.

Tidak berhenti sampai di situ, ia menilai persiapan pelaksanaan haji juga dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya terkait kontrak penerbangan, pembayaran biaya perjalanan haji (Bipih) hingga persiapan dokumen perjalanan jemaah haji.

Hal yang sama juga dilakukan terkait persiapan pelayanan di Saudi. Dari akomodasi, konsumsi, sampai transportasi, termasuk  juga penerapan skema protokol kesehatan haji telah dilakukan.

“Namun, semuanya hanya bisa diselesaikan jika jumlah kuota haji sudah diterima dari Arab Saudi,” katanya.

Selain itu, Khoirizi menegaskan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, Saleh Benten pada pertengahan Januari 2021. Hal itu untuk membahas pelaksanaan haji.

Menteri Agama, kata dia, juga telah bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, dan membahas penyelenggaraan haji.

Ia mengatakan bahwa semua upaya yang di lakukan, meskipun pada kenyataannya 23 Syawal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan haji tahunan.

Ia menambahkan bahwa bahkan ini bukan hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman belum dilakukan.

Diberitakan di beberapa media, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhari Yusuf, mengkritik langkah pemerintah untuk tidak mengirim jemaah haji lagi tahun ini.

Bukhari menilai keputusan tersebut terkesan terburu-buru karena belum ada pemberitahuan dari Arab Saudi yang menolak jemaah haji asal Indonesia.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250