Data PNS yang Tidak Ikut PUPNS 2015, BKN Selidikin Ada 97 Ribu

  • Whatsapp
Data PNS yang Tidak Ikut PUPNS 2015, BKN Selidikin Ada 97 Ribu
banner 300x250

Havana88 – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan telah memeriksa 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mengikuti registrasi ulang PNS atau PUPNS.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan PUPNS telah dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2015. Berdasarkan pemeriksaan, sebanyak 97.000 PNS tidak mengikuti PUPNS karena beberapa kondisi.

Read More

Mulai dari sulitnya akses registrasi ulang, status mutasi, status meninggal dunia, status terminasi dan sejenisnya yang tidak dilaporkan instansi ke BKN, kata Bima melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5).

Temuan data tersebut, kata Bima, telah ditindaklanjuti BKN sejak 2015 dengan menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30 / V 2-1 / 99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS tanggal 5 Januari 2016.

Melalui surat ini, BKN mengaku telah mengirimkan daftar PNS yang belum mendaftar e-PUPNS ke instansi masing-masing, termasuk PNS yang belum menyerahkan dokumen saat melakukan e-PUPNS. Lebih lanjut Bima menjelaskan, pihaknya juga diminta menyerahkan daftar PNS yang akan mendaftar tindak lanjut e-PUPNS 2015.

“Sisa data sebanyak 7.272 PNS yang dinyatakan tidak aktif dan dibekukan. PUPNS sudah dinyatakan selesai pada akhir tahun 2016,” pungkasnya.

Ia mengatakan, tahun ini BKN kembali menggelar pemutakhiran data ASN melalui program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPT Non-ASN.

Sebelumnya, pada Senin (24/5) BKN telah memulai program PDM, dan pelaksanaannya akan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2021.

Bima mengatakan program PDM itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas data, guna mendukung realisasi data ASN di bidang pengelolaan ASN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Ia menuturkan bahwa dalam PDM ini, diharapkan seluruh ASN dapat berperan aktif dengan memutakhirkan datanya melalui aplikasi MySAPK, sehingga nantinya data ASN akurat.

Selain itu, Bima mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Independen ASN dan Non ASN Elektronik Tahun 2021, untuk tata cara pelaksanaan dan pemutakhiran data.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250