Anggota Dewas KPK Dilaporkan Terkait Pelanggaran Etik

  • Whatsapp
Anggota Dewas KPK Dilaporkan Terkait Pelanggaran Etik
banner 300x250

Havana88 – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji akan diberitakan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pemeriksaan wawasan kebangsaan pegawai untuk menjadi pegawai negeri sipil negara (ASN).

Pegawai KPK Sujanarko mengatakan, 74 pegawai yang tidak lolos uji wawasan nasional akan melaporkan Indriyanto ke Dewan Pengawas KPK.

Read More

“Yang ingin kami sampaikan hari ini adalah kami melaporkan salah satu anggota Dewas, Prof ISA, melanggar kode etik,” kata Sujanarko di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Senada, penyidik KPK Novel Baswedan membenarkan, pemberitaan itu dilakukan setelah pihaknya memeriksa kasus TWK.

Pak Sudjanarko menyampaikan terkait kegiatan mereka di gedung ini, bahwa mereka melaporkan Prof Indriyanto Seno Adji sebagai anggota KPK Dewas.

“Saat kami perhatikan hal ini, ternyata salah satu anggota Dewas, bernama Prof Indriyanto Seno Adji, diduga melakukan pelanggaran berat kode etik,” lanjutnya.

Diketahui, pelaporan ini usai keluarnya SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Firli Bahuri tentang penonaktifan 75 pegawai KPK. Mereka dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ujian wawasan kebangsaan ini menuai sorotan publik. Selain diduga memiliki sejumlah pertanyaan yang tidak tepat, penyidik Novel Baswedan juga menjadi pegawai yang tidak lulus sehingga menjadi perhatian publik.

Saat Firli mengumumkan hasil tes pada 6 Mei lalu, Indriyanto tampak menemaninya. Begitu pula Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto.

Usai uji wawasan kebangsaan KPK menyita perhatian publik, Indriyanto menegaskan penonaktifan 75 pegawai tersebut telah melalui prosedur hukum.

“Ini wajar atau layak prosedur hukum yang juga ditempuh Kementerian atau lembaga lain, seperti halnya KPK,” kata Indriyanto, 13 Mei lalu melalui keterangan tertulis.

Indriyanto juga menegaskan, keputusan pimpinan KPK terkait pemberhentian pegawai juga bersifat kolegial.

Maka dari itu, bukan hanya Ketua KPK Firli Bahuri yang mengambil keputusan, akan tetapi seluruh jajaran pimpinan juga.

“Sama sekali tidak ada oknum pimpinan KPK, bahkan Dewas termasuk saya sendiri yang hadir dan memahami rapat tersebut. Padahal substansi putusan nanti menjadi ranah pimpinan kolektif perguruan tinggi KPK,” kata Indriyanto.

Sebelumnya, salah satu pegawai KPK yang juga disabilitas, Faisal mengatakan, pihaknya akan menggugat surat penilaian (SK) tersebut dengan tiga alasan.

Pertama, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pegawai KPK secara otomatis beralih ke ASN.

Kedua, pengalihan status pegawai KPK ke ASN tidak boleh merugikan pegawai seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, SK Pimpinan KPK tidak bisa dijadikan dasar penonaktifan pegawai karena TWK bukan dasar penetapan kelulusan dan tidak ada dasar regulasi.

“Kami masih berstatus sebagai pegawai KPK sampai saat ini. Syarat pemecatan pegawai KPK jika melanggar kode etik pegawai, mengundurkan diri, pensiun, atau meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (16/5).

banner 300x250

Related posts

banner 300x250