Amnesty Sebut Langgar HAM, 13 Aktivis RMS Ditahan Saat Corona

  • Whatsapp
Amnesty Sebut Langgar HAM, 13 Aktivis RMS Ditahan Saat Corona
banner 300x250

Havana88 – Amnesty International Indonesia (AII) meminta pembebasan 13 aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang ditahan sehubungan dengan ulang tahun kelompok separatis tersebut.

Selain tidak pantas dilakukan selama pandemi Virus Corona, hal ini disebut sebagai pembatasan kebebasan berekspresi.

Read More

AII Direktur Usman Hamid mengatakan dalam dalam siaran persnya, Senin (27/4), bahwa hingga Sabtu, 25 April 2020, Polda Maluku telah menangkap dan menahan 13 WNI yang merupakan aktivis Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) karena mengibarkan bendera Benang Raja dalam rangka HUT gerakan RMS.

“Penangkapan dan penahanan aktivis RMS karena mengibarkan bendera merupakan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.

Ini karena setiap individu tanpa kecuali memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Hak ini dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

“Kegiatan damai ini adalah merupakan bagian dari hak untuk berkumpul dan berekspresi. Kami mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat baik mereka yang ditangkap maupun yang menyerah,” kata Usman.

Selain itu, lanjutnya, penahanan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengurangi jumlah narapidana di Lapas dan Rutan guna mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Penahanan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah narapidana dan tahanan guna mencegah Covid-19 di penjara,” ujarnya.

“Negara harus melakukan pendekatan yang edukatif dan persuasif agar hukum terasa adil bagi masyarakat,” tambahnya.

Sabtu (25/4, tiga anggota Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang berafiliasi dengan Republik Maluku Selatan (RMS) membawa bendera Benang Raja di Polda Maluku.

Tiga pimpinan rombongan FKM / RMS membawa bendera Benang Raja saat berkunjung ke Polda Maluku, Sabtu (25/4).

Usman mengatakan, peringatan HUT RMS melalui pengibaran bendera ‘Benang Raja’ memang diadakan setiap tahun.

Namun, kata dia, itu tidak selalu berarti separatisme. Bagi sebagian, katanya, hanya sebagian dari tradisi. Yang lain menganggapnya sebagai protes politik.

Ia menambahkan bahwa pengibaran bendera juga bisa menjadi cara simbolis untuk menyampaikan keluhan atas kurangnya keseriusan pemerintah pusat dalam melayani kebutuhan ekonomi dan sosial daerah terpencil ini.

“Namun, selama itu dilakukan dengan damai, negara berkewajiban untuk melindunginya,” kata Usman.

Menurutnya, negara kerap keliru karena melihat ungkapan ini sebagai gerakan separatis dan dihadapkan pada pasal makar.

“Ini keliru dan sudah ditinggalkan di era pemerintahan Habibie dan Gus Dur. Sudah saatnya Pemerintah dan DPR mencabut atau mengubah regulasi terkait makar yang kerap berujung pada pelanggaran HAM,” kata Usman.

Dihubungi terpisah, Polda Maluku membenarkan telah menangkap tiga pimpinan Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang berafiliasi dengan RMS. Merea adalah Simon Viktor Taihittu (juru bicara), Abner Litamahuputty (ketua perwakilan FKM / RMS tanah air), dan Johanis Pattiasina (sekretaris perwakilan FKM / RMS tanah air).

Mereka dijerat Pasal 106 KUHP dan Pasal 110 KUHP tentang makar dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan pengibaran bendera RMS lainnya dikenakan Pasal 106 KUHP dan Pasal 110 KUHP tentang makar.

Pada Senin (27/4), Kabag Humas Polda Maluku Kombes Roem Ohoirat dalam keterangannya menyatakan bahwa di Polda Maluku, tiga pejabat RMS datang dan diamankan.

Sebelumnya, ketiga orang tersebut datang sendiri ke Mabes Polri dengan menggunakan bendera Benang Raja, Sabtu (25/4).

Ketiga orang tersebut, kata dia, termasuk di antara 11 simpatisan RMS yang dipanggil untuk klarifikasi. Selain itu, lanjut Roem, pada 21 April, 11 simpatisan RMS di Desa Hulaliu, Kecamatan P. Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, menyerahkan bendera RMS dan mengakui NKRI.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250