Ada 8 Daftar Aturan Baru PPDB 2021 untuk SD Hingga SMK

  • Whatsapp
Ada 8 Daftar Aturan Baru PPDB 2021 untuk SD Hingga SMK
banner 300x250

Havana88 – Ditetapkannya delapan aturan baru dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) 2021 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Pertama, batas usia minimal SD adalah tujuh tahun dan persentase jalur zonasi SD 70 persen,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Senin (31/5).

Read More

Perubahan kedua, lanjut Jumeri, pemerintah daerah kini bisa melibatkan sekolah swasta dalam PPDB yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Ketiga, perpindahan kuota untuk penyandang disabilitas akan dipindahkan dari jalur zonasi ke afirmasi. Dengan cara ini, Jumeri berharap penyandang disabilitas lebih leluasa memanfaatkan kuota yang lebih besar untuk jalur afirmasi, yakni minimal 15 persen.

Keempat, Surat Keterangan Domisili (SKD) tidak bisa lagi digunakan peserta PPDB sebagai pengganti kartu keluarga dalam persyaratan seleksi. SKD hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk peserta yang terkena bencana.

Kelima, jalur prestasi jenjang seleksi jenjang SMP, SMA, dan SMK tidak lagi menggunakan nilai ujian nasional (UN), tetapi diganti dengan rapor yang dilampiri dengan ijazah rapor dari sekolah aslinya.

Keenam, jalur pengalihan tugas orang tua memanfaatkan sisa kuota yang bisa dialokasikan sekolah tempat orang tua atau wali mengajar maksimal 5 persen.

Ketujuh, jenjang SMK harus memprioritaskan jalur afirmasi dan disabilitas minimal 15 persen dari kuota dan zonasi di sekitar sekolah maksimal 10 persen dari kuota.

Terakhir, jika kapasitas sekolah di wilayah zonasi peserta tidak tersedia, maka peserta dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di luar wilayah zonasi atau pemerintah daerah terdekat.

Jumeri juga menekankan zonasi jalur yang diatur dalam Permendikbud berdasarkan domisili calon mahasiswa. Hal itu ia tekankan untuk meminimalisir polemik seperti yang terjadi tahun lalu.

“Yang dimaksud zonasi daerah adalah domisili calon mahasiswa sesuai alamat di Kartu Keluarga minimal satu tahun. Ini untuk mengurangi keseruan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jumeri mengungkapkan hingga saat ini penerapan PPDB online belum maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakannya, baru 14 provinsi yang bisa melakukan PPDB secara online.

Ia menambahkan bahwa laporan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB di tingkat provinsi bisa online di 14 provinsi. Umumnya di Jawa, Bali, NTB, Sumsel, dan Sumut.

Sementara itu, lanjutnya, 20 provinsi lainnya melakukan PPDB campuran secara online dan offline. Jumeri tidak menyebutkan secara detail berapa provinsi yang melakukan PPDB offline.

Namun di kabupaten / kota, kata Jumeri, hanya 33 persen daerah yang melakukan PPDB online, 43 persen melakukan PPDB campuran, dan 24 persen melakukan PPDB offline.

Kendala utama dalam penerapan PPDB online adalah jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada di wilayah tertentu.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250