24 Dibina, 51 Pegawai Tak Lolos TWK Tak Bisa Lagi di KPK

  • Whatsapp
24 Dibina, 51 Pegawai Tak Lolos TWK Tak Bisa Lagi di KPK
banner 300x250

Havana88 – Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Uji Wawasan Nasional (TWK) akhirnya disepakati dengan pemangku kepentingan terkait hari ini.

Akibatnya, 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus TWK tidak bisa lagi bergabung dengan KPK. Demikian hasil diskusi lima pimpinan KPK dengan Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini, Selasa (25/5).

Read More

“Dari hasil pemetaan asesor, kemudian disepakati bersama dari 75, ditemukan ada 24 pegawai dari 75 yang masih boleh dibina sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan 51 orang dari asesornya udah merah, enggak mungkin dilakukan pembinaan, “kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers usai rapat yang berlangsung di kompleks perkantoran BKN, Jakarta Timur, Selasa sore.

Alexander mengatakan, 24 pegawai yang pembinaannya masih memungkinkan untuk dicek kembali agar memenuhi persyaratan perpindahan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengikuti pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan.

“Orang 51 itu tentu saja karena tidak bisa [ikut] pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu dia tidak akan lagi bergabung dengan KPK,” ujarnya dalam jumpa pers bersama dengan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Sebanyak 51 orang yang tidak bisa dialihkan status ASN karena tidak memenuhi syarat tersebut, kata Alexander, akan tetap bertugas di KPK hingga 1 November mendatang.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya, Menteri Tata Usaha Negara.

Reformasi dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menkumham Yasona H Laoly, namun diketahui dirinya pulang sebelum acara berakhir.

Yasonna terlihat meninggalkan gedung BKN sekitar pukul 13.00 WIB Selasa (25/5) sore.

“Tanya nanti, belum ada keputusan,” ujarnya kepada wartawan saat meninggalkan gedung BKN siang tadi.

Rapat tersebut dilakukan usai pada sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar TWK KPK tidak menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai.

Menurut dia, hasil TWK seharusnya hanya menjadi bahan evaluasi, baik bagi pegawai maupun bagi KPK sebagai institusi.

Pernyataan Jokowi tersebut juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait amandemen UU KPK II yang menyatakan bahwa proses perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250